Laksanakan Rapat Kordinasi, Herjon Panggabean Instruksikan BPN Daerah Selesaikan Permasalahan Aset Muhammadiyah

Foto : Pelaksanaan Video Conference Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Barat bersama Kementrian Agraria dan Tata Ruang atau BPN Sulbar laksanakan Rapat Kordinasi Sertifikat tanah aset Persyarikatan Muhammadiyah, Senin 11 Januari 2021.

SULBARMU.COM, MAMUJU-- Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sulawesi Barat, bersama Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah Sulawesi Barat menggelar rapat kordinasi sertifikat tanah aset Persyrikatan Muhammadiyah melalui video conference, Senin (11/01/2021).

Dalam rapat Kordinasi tersebut hadir, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Barat, Ir. Herjon C.M. Panggabean, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sulawesi Barat, DR. Kyai Wahyun Mawardi, Kapala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Daerah Sesulawesi Barat, Pimpinan Daearah Muhammadiyah (PDM) Se Sulawesi Barat dan Peserta Tamu Undangan Lainya.

Mengawali sambutanya, Kepala BPN Kanwil Sulbar, Ir. Herjon C.M. Panggabean mengatakan, seminar atau rapat ini merupakan tidak lanjut dari pertemuan antara PWM Sulbar dan BPN Kanwil Sulbar, pada 16 Desember 2020 lalu, yang membahas beberapa hal berkaitan tentang aset persyarikatan diantaranya penerbitan surat hak milik atau sertifikat tanah muhammadiyah dan menyelesaikan permasalahan penerimaan tanah wakaf dengan melakukan pendaftaran pergantian nazir perseorangan ke nazir atas nama persyarikatan Muhammadiyah.

"Alhamdulillah sudah hadir seluruh Kepala-Kepala Kantor atau yang mewakili BPN Daerah, Saya berpesan agar memfasilitasi dan membantu menyelesaikan persoalan tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan," ujar Ir. Herjon.

Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sulbar, DR. Kyai Wahyun Mawardi mengatakan yang membuat Muhammadiyah besar itu karena asetnya, sehingga Muhammadiyah memiliki tanggungjawab pengadministrasian terhadap aset-asetnya.

"Saat ini belum ada data secara rinci aset-aset muhammadiyah di Sulawesi Barat yang sudah sudah disertifikatkan, hanya baru 100 lebih aset sudah diinfentarisir dan saya yakin masih ada yang belum masuk. Nantinya semua aset muhammadiyah ini diubah namanya menjadi milik persyarikatan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, bukan atas nama perseorangan", terang DR. Kyai Wahyun Mawardi.

lebih lanjut DR. Wahyun Mawardi menyampaikan dengan rapat kordinasi ini tugas kami dilapangan bisa lebih optimal dan maksimal, dan semoga dengan rapat ini persentase aset yang terserifikasi mengalami peningkatan, sebab baru sekitar 30 persen aset yang disertifikatkan, tambahnya.


Editor. : Admin Sulbarmu.com

Post a Comment

0 Comments