Uji Independensi Penyelenggara Pemilu, IMM Mamuju Minta Kawal Tahapan Pilkada Serentak

Foto : Mursalim, Ketua Umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Mamuju, Senin 03 Februari 2020.

SULBARMU.COM, MAMUJU.-- Oprasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melibatkan tersangka Wahyu Setiyawan, selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), merupakan catatan buruk bagi lembaga Negara yang dipercaya memiliki kridibilitas.

Paslanya sesuai dengan amanah reformasi, undang-undang dasar (UUD) yang diamandemenkan setelah pemilihan umum (Pemilu) 1999 disadari oleh perumus perubahan UUD 1945 yang menyatakan bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berkualitas diperlukan sistem pendukung yang memadai antara lain organisasi dan personil penyelenggara pemilu yang independen dan profesional.

KPU yang merupakan lembaga nasional yang memiliki sikap mandiri mestinya ikut dalam keputusan politik yang diamandemenkan UUD 1945 untuk menyelenggrakan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, menegaskan harus bebas dari pengaruh dan tekanan dari pihak manapun.

"Sangat disayangkan atas kasus suap yang melibatkan komisioner KPU dan kader dari salah satu partai politik atas pergantian antar waktu (PAW) DPR-RI. Kedepan tugas KPU semakin berat, mesti bekerja keras untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, atas kridibilitas dan independensinya sebagai penyelenggara Negara yang jujur dan adil," ujar Mursalim Ketua Umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Mamuju, Senin (03/02/2020).

Ia menambahkan, 2020 KPU diperhadapkan kembali pada pesta demokrasi yakni pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak, tentu peran KPU terbuka lebar untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat atas independensinya, sehingga dapat menutup goresan luka lama yang dilakukan oleh salah satu oknum.

Kemudian menurut Mursalim, dalam mengawal dan mensukseskan penyelenggraan pemilu yang bersih, jujur dan adil itu dimulai dari tahapan perekrutan Panwascam dan PPK. Bukan hanya tanggung jawab dari KPU dan Badan lembaga pengawas pemilu (Bawaslu) saja, namun peran dari elemen masyarakat sangat diperlukan, seperti organisasi keagamaan dan masyarakat (ormas), organisasi kepemudaan (OKP), organisasi daerah (organda), jaringan pendidikan pemilih untuk rakyat (JPPR), bahkan lembaga sekelas Ombudsman juga harus terlibat aktif dalam mengawal jalannya demokrasi di negeri ini.

"Bukan Kita meragukan kehadiran Bawaslu sebagai lembaga yg paling berwenang dalam pengawasan ini, tapi kita berharap keterlibatan masyarakat serta lembaga seperti Ombudsman dan JPPR tentu kita harapkan dapat melahirkan penyelenggara pemilu dan pemimpin daerah yg amanah serta berintegritas," Ucap Mursalim




Editor. : Admin Sulbarmu.com

Post a Comment

0 Comments