Revisi UU KPK, Alumni Presidum PTM Indonesia Timur Instruksikan Aksi

Foto : Alumni Presidium Perguruan Tinggi Muhammadiyah Zona Indonesia Timur

SULBAR.COM, MAMUJU.-- Menyikapi kebijakan pemerintah terkait Revisi undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alumni Presidium Perguruan Tinggi Muhammadiyah Zona Indonesisa Timur, Basir Badul angkat bicara atas penetapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia.

Menurut Basir revisi undang-undang KPK yang telah ditetapkan oleh DPR menuai banyak protes dan kontroversi, sebab kebijakan tersebut tidak memihak kepada rakyat dan sangat merugikan bagi masyarakat karena dianggap mencederai konstitusi.

Beberapa daerah baik dari kalangan dosen, aktivisi mahasiswa dan ormas telah melakukan aksi penolakan revisi UUD tersbut, ini menandakan bahwa kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah sangat merugikan rakyat Indonesia. 

"Kita tau bersama bahwa bangsa kita saat ini sakit, dengan banyaknya kasus korupsi di Negara kita baik yang ada dipemerintah Pusat maupun di daerah. Revisi UUD KPK adalah bentuk pelemehan Institusi Lembaga Negara yang Independen," Tuturnya.

Lebih lanjut Basir selaku Mantan Aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) Indonesia mengajak Kepada Seluruh aktivis mahasiswa muhammadiyah Se-Indonesia yang tersebar 180 Perguruan Tinggi untuk melakukan aksi damai dan melakukan advokasi terhadap Kebijakan Pemerintah yang dianggap menyimpang. satukan langkah, kepalakan tangan untuk melakukan perlawanan.




Editor. : Admin Sulbarmu.com

Post a Comment

0 Comments